Secara
umum terdapat empat permasalahan ekonomi makro, yaitu: (1) tingkat harga
agregat (inflasi); (2) produk domestik bruto (PDB); (3) penyerapan tenaga kerja
(employment); dan (4) neraca pembayaran atau balance of payment (BOP). Keempat permasalahan ekonomi makro
tersebut dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan
moneter, yang umumnya dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu,
institusi fiskal (Departemen Keuangan) dan institusi moneter (Bank Indonesia).
Dengan demikian koordinasi antara dua institusi ini sangat diperlukan untuk
mencapai target-target ekonomi makro yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, dan
juga di banyak negara lain, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter selalu menjadi masalah. Sumber-sumber dari permasalahan tersebut,
antara lain
(1) Ketidakjelasan penugasan
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku kepada Departemen Keuangan dan Bank Sentral ;
(2) Kedudukan Bank Sentral
dalam pemerintahan, yaitu sejauh mana Bank Sentral mempunyai kedudukan yang
independen dari pemerintah;
(3) Persepsi dari pimpinan
tertinggi Bank Sentral dan Departemen Keuangan mengenai koordinasi yang harus dilakukan;
(4) Instrumen yang dipakai oleh
Bank Sentral dalam operasi pasar;
(5) Tingkat kemajuan pasar modal.
(5) Tingkat kemajuan pasar modal.
Oleh
karena itu mungkin tidak atau sulit sekali memperoleh suatu bentuk koordinasi
yang universal, yang dapat diterapkan di semua negara. Khususnya di
negara-negara berkembang, di mana struktur keuangan dan finansial masih
berkembang, diperlukan koordinasi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan
yang ada.
No comments:
Post a Comment