1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor
kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang
ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola
bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana
pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah
permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu
dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya
konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan
pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan
irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan
dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan
kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus
terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated
water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang
ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan
melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.
2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang
akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan
efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan
peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras
dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung
pembangunan ekonomi sosial dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan
NKRI dan perwujudan negara kepulauan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan
kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi nasional
adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif,
meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara,
swasta, dan masyarakat dalam pelayanan tranportasi publik, mengembangkan
alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya
manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah
lingkungan.
3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya
penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh
karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi
serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika
saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang
yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil
masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu
adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas
pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah
konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara
telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.
4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah
meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan
penyalurannya untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis
energi serta sarana dan prasarananya. Di
samping itu, lokasi sumber daya energi yang potensial yang sebagian besar
berada di luar pulau Jawa, selama ini pengembangannya terbatas hanya untuk
menyalurkan energi konvensional dari
lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi, sedangkan sarana dan prasarana
energi lainnya terutama energi terbarukan masih sangat tertinggal.
5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi
masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan
reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan,
retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya
untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan
daya beli masyarakat; (b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang
tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi
masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan
kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan
perumahan; dan (d) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan
rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk
pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang
berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat
diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli
masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan.
6. Dengan
makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan
pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat,
tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang
layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat
dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan
yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang
berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta
pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan
dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga
keuangan.
No comments:
Post a Comment