1. Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus
dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansi hukum, baik
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk
membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan
dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya
undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan
perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan
perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses
pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, penyempurnaan
struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan keempat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan
mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi
yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukan
pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian
hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam
penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi,
dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Peningkatan kemandirian
tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi
Judisial yang komposisi keanggotaannya cukup representatif, pengawasan dan kontrol
terhadap kemandirian lembaga peradilan dan pembentukan sistem hukum nasional
dapat dilakukan agar lebih berhasil guna, sehingga penyelenggaraan fungsi
negara di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum
tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
2. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur negara
masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya
praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum
terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan
berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian,
hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah, baik di
pusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan
tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan
dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan
profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan
dana pemerintah.
H. Wilayah dan Tata Ruang
1. Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata
ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering
dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan
keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan
wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi
sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas
sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya
korban akibat bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan
ruang antarsektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan.
Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a) belum
tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan
ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya perundangan
penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor;
dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.
2. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal
masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan
politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu,
kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan
perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan
yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni
oleh komunitas adat terpencil, antara lain, (1) terbatasnya akses transportasi
yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju;
(2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan
wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan
manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh
pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah
(PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk
pengembangan wilayah-wilayah tersebut.
3. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis
di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal. Hal itu disebabkan,
antara lain (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk
pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan
dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan
kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha
swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang
berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam
perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan
kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah,
swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk
unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala
kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi,
dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama
investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan
ekonomi dalam mendukung pengembangan
kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan
kerangka kerja sama antarwilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan
dan produk unggulan.
4. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki
potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi
pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa
wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan
di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di
daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial
ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan utama dari ketertinggalan
pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan
yang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga
seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan
negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah
prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu,
pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena
lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak
berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh
oleh pelayanan dasar dari pemerintah.
5. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangat
terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan
kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan
perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan
antarwilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Secara fisik, hal
itu ditunjukkan oleh (1) meluasnya
wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya kawasan pinggiran
(fringe-area) terutama di kota-kota besar dan metropolitan; (2)
meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan ‘sub-urban’ yang telah
‘mengintegrasi’ kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota inti dan membentuk
konurbasi yang tak terkendali; (3) meningkatnya jumlah desa-kota; dan (4)
terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama
di Jawa). Kecenderungan perkembangan semacam itu berdampak negatif terhadap
perkembangan kota-kota besar dan metropolitan itu sendiri maupun kota-kota
menengah dan kecil di wilayah lain.
6. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan
metropolitan, antara lain, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan
terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan untuk
mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinya secara terus
menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman,
perdagangan, dan industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan
perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4)
menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan
sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan;
serta (5) tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga
justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yang
ditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu (1) tidak meratanya
penyebaran penduduk perkotaan dan
terjadinya ‘konsentrasi’ penduduk kota di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), (20 persen dari total jumlah
penduduk perkotaan Indonesia tinggal di sana); (2) tidak optimalnya fungsi
ekonomi perkotaan, terutama di kota-kota menengah dan kecil, dalam menarik
investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) tidak optimalnya
peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah.
7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan
umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.
Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses
industrialisasi, baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga
infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.
Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak
sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan.
Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan
justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.
No comments:
Post a Comment