Showing posts with label HAM. Show all posts
Showing posts with label HAM. Show all posts

Pengaruh Aspek Hankam

Pertahanan Keamanan Indonesia=> Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI. 

Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. 

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. 

Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 

Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup: 

a. Struktur kekuatan 

b. Tingkat kemampuan 

c. Gelar kekuatan 

Untuk membangun postur kekuatan pertahanan keamanan melalui empat pendekatan: 

1. Ancaman 

2. Misi 

3. Kewilayahan 

4. Politik 

Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri. 

TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. 

Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia (initial point). Oleh karena itu pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama. 

Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU. Dan unsur utama Keamanan = Polri. 

Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan mengundang campur tangan asing (link up) dengan alasan-alasan: 

d. Menegakkan HAM 

e. Demokrasi 

f. Penegakan hukum 

g. Lingkungan hidup 

Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan keamanan kita mengacu pada negara-negara lain yang membangun kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatan misi yaitu = untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi (standing armed forces): 
  1. Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi perlawanan rakyat. 
  2. Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA, LINMAS 
  3. Komponen pendukung = Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap bencana perang.

Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Sosial = Pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu Budaya = Sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. 

Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. 

Kebuadayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar: 
a. Religius 
b. Kekeluargaan 
c. Hidup seba selaras 
d. Kerakyatan 

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia 

Dalam Undang-Undang ( UU ) nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “ Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah seperangkat hakyang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Hak Asasi Manusia di Negara Hukum 

HAM dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena hukum mengatur keadilan dan ketertiban. Thomas Aquino berpendapat bahwa manusia mempunyai hak tertentu dan kewajiban tertentu yang dihormati dan dipertahankan. 

Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia telah membuat UU nomor 39/ 1999 tentang HAM. Di dalamnya memuat hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan hak dasar pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, peradilan bagi pelanggar HAM, serta pembentukan Komosi Nasional HAM. Komisi ini bertujuan antara lain mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia. UU ini memuat pasal-pasal HAM : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Jadi Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat penting dan saling membutuhkan. 

Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia


Dalam konteks jamina HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri lagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialetika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supermasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM yang penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut : 

“ Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara”. 

Senada dengan itu, M. Solly Lubis, Guru Besar Hukum Tata Negara USU, mengatakan : 

Menurut ajaran yang umum, salah satu daripada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan itu, harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis, setidak-tidaknya termaklumi dari praktik-pratik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tidak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban,baik di pihak pemegang kekuasaan maupun ¾ pihak pendukung hak asasi itu sendiri. 

Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya, ada tiga kelompok pandangan, yakni : pertama, mereka yang berpandangan bahwa bahwa UUD 1945 tidak memberi jaminan atas HAM secara komprehensif ; kedua, mereka yang berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif ; dan ketiga, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM. 

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit di dalam pembukaan, batang tubuh, maupun Penjelasannya. Justru, menurut Sutiyoso, di dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak DPR. Menurut Mahfud, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa UUD 1945 itu sebenarnya tidak banyak memberi perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945 tidak berbicara apa pun tentang HAM universal kecuali dalam dua hal, yaitu sila Keempat Pancasila yang meletakkan asas “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”. 

Selebihnya, menurut Mahfud, UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” atau hak asasi warga ( atau HAM yang partikularistik ). Antara keduanya, HAM dan HAW jelas berbeda. Yang pertama mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau dialihkan. Adapun yang terakhir, hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara. Hal ini , menurut Mahfud memberi kesan bahwa Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memiliki semangat yang kuat dalam memberikan perlindungan HAM, menjadi sekadar HAW yang itu pun harus ditentukan dalam UU yang dibuat lembaga legislatif. 

Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary, dan Dahlan Thaib. Sumobroto dan Marwono mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup dikalangan masyarakat. Atas dasar itu, HAM yang tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila. Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya ada 15 ( lima belas ) prinsip hak asasi manusia yakni sebagai berikut : 

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 

2. Hak akan warga negara 

3. Hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum 

4. Hak untuk bekerja 

5. Hak untuk hidup layak 

6. Hak untuk berserikat 

7. Hak untuk menyatakan pendapat 

8. Hak untuk beragama 

9. Hak untuk membela negara 

10. Hak untuk mendapatkan pengajaran 

11. Hak untuk kesejahteraan sosial 

12. Hak untuk jaminan sosial 

13. Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan 

14. Hak mempertahankan tradisi budaya 

15. Hak mempertahankan bahasa daerah. 

Pandangan ketiga didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G.J. Wolhoff dan M. Solly Lubis. Menurut Kuntjoro, jaminan UUD 1945 terhadap HAM bukan tidak ada, melainkan dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 mencantumkannya secara tidak sistematis, selengkapnya beliau mengatakan sebagai berikut : perumusan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 berjumlah tersusun secara sistematis. Hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan hak-hak asasi, yakni pasal 27.28.29, dan 31. Sebabnya, tidaklah karena nilai-nilai hukumdari hak-hak asasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah inti-inti dasar ketatanegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara para pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. 

M. Solly Lubis juga menegaskan bahwa ketika demokrasi diakui sebagai pilihan terbaik bagi sistem dan arah kehidupan seluruh bangsa, pada umumnya orang tiba pada suatu prinsip umum bahwa pada hakikatnya hak-hak itu haruslah mendapat jaminan sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan. Namun demikian menurut Dahlan Thaib, harus diakui bahwa UUD 1945 hasil pemikiran prima para pendiri negara yang tergabung dalam PKI dan PPKI.

Konseptualisasi Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perlakuan manusia dalam hubungan sesama manusia. Apa pun yang diartikan atau dirumuskan denga hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah norma. Hak asasi ( fundamental rights ) artinya hak yang bersifat mendasar ( grounded ). Hak asasi manusia ( HAM ) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. 

Emerita S. Quito dalam bukunya, Fundamentas of Ethics, mengatakan bahwa meskipun hak merupakan kekuatan bagi pemiliknya hak lebih menekankan kepada aspek moral. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut : 

A right is indeed a power, but is only moral. This means that one cannot use physical force to enjoy a right. Nor can one exact from another those things appropriate to one’s state in life by means of force or violence. Right is reciprocal by nature. One has rights that others are bound to recognize and respect. When these rights are violated, moral guilty necessarity arises. Untuk membedakan hak alami ( natural law ) dan hak hukum (legal rights ) , Audi lebih lanjut mengatakan : 

Legal rights are advantegous positions under the law of society. Other species of institutional rights are conferred by the rules of privete organizations, of the moral code of a society, or even of some game. These who identity natural rights with moral right, but some limit natural rights to our most fundamental rights and contrast them with ordinary moral rights. 

Dari pernyataan ini, secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa hak hukum ( legal rights) merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Sementara hak alami ( natural rights ) merupakan hak manusia in toto. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alamiah manusia ( naturally human being ). Yang terakhir ini disebut juga dengan hak yang terpisah dari dimensi kemanusiaan manusia ( inalienable rights ). Walaupun keduanya terlihat ada perbedaan, namun tidak berarti keduanya terpisah. Hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara konkret dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya hak hukum harus memiliki kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis dalam bingkai alamiah manusia yang terangkai dalam hak alami. Penting pula dipahami bahwa meskipun hak alami ( natural rights ) bersifat fundamental dan berlaku universal, perkembangan kepemilikan hak tersebut ternyata mengalami perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini lebih diakibatkan oleh unsur status. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena status berbeda ketika dihadapkan pada pihak yang berbeda, maka hak itu terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi. 

Daftar Bacaan
Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta, Kencana : 2005 hlm 48

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia telah membuat UU nomor 39/ 1999 tentang HAM. Di dalamnya memuat hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan hak dasar pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, peradilan bagi pelanggar HAM, serta pembentukan Komosi Nasional HAM. Komisi ini bertujuan antara lain mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia. UU ini memuat pasal-pasal HAM : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Jadi Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat penting dan saling membutuhkan. 

Hak Asasi Manusia di Negara Hukum 

HAM dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena hukum mengatur keadilan dan ketertiban. Thomas Aquino berpendapat bahwa manusia mempunyai hak tertentu dan kewajiban tertentu yang dihormati dan dipertahankan. 

John Locke ( teori perjanjian masyarakat ), Montesque ( teori pembagian pemerintahan ), Voltaire mendukung dan ikut mengembangkan perjanjian HAM di daratan Eropa, dan tercipta Deklarasi HAM dan penduduk negara ; yang menegaskan seperti di bawah ini : 

a. Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum. 

b. Tujuan negara melidungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut, Hak alami meiputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, hak petlindungan. Dari tinjauan di atas HAM dilandasi oleh tekad yang dibenarkan seperti berikut ini : 
  1. HAM berasal atau bersumber dari Tuhan, sering disebut hukum alam yang memiliki atau memberikan kepada semua orang perindividu tanpa membedakan statusnya. 
  2. Penjabaran / aplikasi HAM berkembang terus seirama dengan perkembangan pikir budaya, cita-cita manusia dan iptek. 
  3. Manusia tidak bisa kehilangan hak asasinya kalau tidak ia akan tidak lagi secara kodrati menjadi manusia. 
  4. HAM selalu melekat pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil dan dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan hakiki yang adil dan benar. 
  5. Kebebasan negara, antara lain untuk menghormati dan memperkenalkan HAM sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat manusia. 
  6. Kesadaran memiliki dan melaksanakan HAM harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.
Daftar Bacaan
1. Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : PT Grasindo, 2009, hlm 154 

Sejarah Perkembangan Gerakan Hak Asasi Manusia

Dewasa ini hak asasi manusia ( HAM ) telah mengglobal di samping paham demokrasi dan lingkungan hidup, bahkan menjadi bahan untuk menekan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang ikut dalam deklarasi HAM telah terpanggil untuk merevisi hukum yang berhubungan dengan HAM melalui amandemen UUD 1945, yang terdiri atas 10 pasal dan 26 ayat. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta ( 1215 ), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I, Dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat ( House of Commons ). Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. 

Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatangan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bil of Rights yang berlangsung selama 60 tahun ( Asshiddiqie, 2006 : 86 ). Ide penegakan HAM dimulai di Inggris pada saat Raja John of Enggland tahun 1215, para kesatria memaksa Raja Inggris untuk menandatangani perjanjian Magna Charta. 

Magna Charta berisi pembatasan hak-hak raja pada kaum aristokrat yang menguasai wilayah dan berhak atas hasil pertanian dan menyerahkan sebagian kepada raja ( upeti ); tetapi rakyat, petani, tukang, dan sebagainya tetap dijadikan obyek penindasan. Pemungutan upeti ini berkaitan dengan kekuasaan wilayah ( geopolitik ) sampai pertengahan abad XX peperangan masih didominasi keluarga raja, rakyat hanya kawula yang tunduk pada perintah raja. Upaya penegakan HAM di Eropa ditandai dengan perjanjian perdamaian Westphalia tahun 1684, model ini lebih bersifat multidimensional Menurut ( Asshiddiqie, 2006 : 90 ) Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak Rousseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Perancis, yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam “ Declaration des Droits L’ Homme el du Citoyen” yang ditetapkan oleh Assemblee Nationale, pada 26 Agustus 1789. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( DU HAM ) 

Menurut ( Abdul Hakim Nusantara, 1994 ) HAM Universal didirikan atas empat tonggak sebagai berikut : 
  1. Hak-hak pribadi anatara lain hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan. 
  2. Hak-hak individu dalam kelompok sosial. 
  3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik untuk ikut serta dalam pemerintahan. 
  4. Hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Menanggapi Deklarasi Universal HAM, muncul dua kelompok yaitu kelompok universal dan kelompok komunitarian / partikularistik, sehingga terdapat perbedaan persepsi. Dalam sidang PBB 1946-1948, perbedaan tersebut tercermin jelas. 
a. HAM universal absolut, yang menentang HAM sebagai nilai seperti yang dideklarasikan oleh PBB, bahwa HAM menghargai masalah sosial, melekat pada setiap bangsa dan negara. 

b. HAM universal relatif, yang memandang secara universal dengan beberapa pengecualian demi satu alasan, misalnya karena membahayakan negara. 

c. HAM komunitarian absolut, yang memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat. Kelompok ini memandang HAM sebagai masalah universal. Deklarasi Universal HAM ( DU HAM ) terdiri atas 30 pasal, semua pasal berbicara tentang hak, hanya satu kata kewajiban, pada pasal 29 ayat 1, yaitu “setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di tempat ia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya sepenuhnya dan seutuhnya”. Diberi hak sebagai warga negara dalam mekanisme kenegaraan, setiap warga negara masing-masing individu tdak hanya memperoleh hak tetapi juga kewajiban.

Daftar Bacaan
1. Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : PT Grasindo, 2009, hlm 144 
2. Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta : Paradigma, 2010, hlm 100 
3. Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : PT Grasindo, 2009, hlm 144